Dasar Hukum Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah atau prenuptial agreement adalah perjanjian antara calon mempelai tentang kehidupan setelah pernikahan. Perjanjian ini sudah sangat jelas harus dibuat sebeluma atau saat pernikahan dilangsungkan, bukan setelahnya. Untuk mendapatkan kekuatan hukum, perjanjian pranikah harus dibuat dihadapan notaris dan ikut disertakan saat mendaftarkan pernikahan ke catatan sipil.

Di Indonesia keberadaan perjanjian pranikah ini belumlah terlalu popular. Banyak yang beranggapan bahwa perjanjian pranikah ini terlalu bersifat keduniawian sehingga tidak sepantasnya digabungkan dengan pernikahan yang sangat sakral. Padahal hukum positif kita sudah mengaturnya sejak lama.

Perjanjian pranikah sudah dapat kita temukan dalam Pasal 139 Bab VII – Perjanjian Kawin KUHPerdata, disebutkan bahwa :

“Para calon suami-istri, dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta-bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata-susila yang baik atau dengan tata-tertib umum, dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut”

Sangat terlihat bahwa penekanan isi dari perjanjian pranikah adalah kekayaan. Kemudian diatur kembali dalam UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana cangkupan isi perjanjian pranikah menjadi lebih luas yaitu pada Pasal 29 ayat (1) Bab V tentang Perjanjian Perkawinan menyebutkan bahwa :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.

Pada umumnya isi dari perjanjian pranikah memang menyangkut harta benda, termasuk pembagian harta bila terjadi perceraian. Apabila tidak memiliki perjanjian pranikah maka saat terjadi perceraian, sesuai dengan Pasal 35 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta yang diperoleh setelah perkawinan akan dibagi dua, karena masuk kategori harta bersama.

Selain menyangkut harta, dalam perjanjian pranikah juga bisa disertakan mengenai hak asuh anak atau kesepakatan antara suami isrti lainnya. Yang terpenting adalah isi perjanjiannya tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Isi perjanjiannya kemudian hari bisa dirubah apabila hal tersebut diatur di dalamnya. Setelah ada perubahan harus dalam bentuk akta notaris juga dan dicatatkan pada catatan sipil.

Ada banyak alasan kenapa sepasang calon pengantin ingin membuat perjanjian pranikah. Kekawatiran akan terjadinya perceraian menjadi alasan utama, apalagi melihat begitu mudahnya suami istri memutuskan bercerai saat ini. Ada juga yang ingin melindungi hartanya karena merasa memiliki pendapatan yang lebih besar dari pasangannya.

Alasan lainnya juga untuk menghindari resiko pekerjaan berdampak buruk pada pasangan. Misalnya si suami bekerja di bidang yang beresiko tinggi di financial, maka perjanjian pranikah ini bisa melindungi istri apabila suami mengalami kerugian financial. Penting atau tidaknya perjanjian pranikah sebenarnya balik lagi ke calon pengantin.

Reference

UU No 1 Tahun 1974

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia

detik finance